Konsumsi Garam Beryodium

Untuk percepatan pencapaian konsumsi Garam Beryodium Untuk Semua atau disebut juga Universal Salt Iodization, diperlukan suatu upaya terobosan yang dapat menjamin setidaknya 90% masyarakat di suatu daerah akses terhadap garam yang mengandung cukup  yodium (>30 ppm) dengan harga yang terjangkau. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki distribusi garam sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memasak atau selalu mengonsumsi garam mengandung cukup yodium.

Konsekuensi dari kekurangan yodium disebut Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), mencakup keterbelakangan mental yang permanen, gondok, kegagalan reproduksi, meningkatnya kematian anak dan penurunan sosial ekonomi. Anak dengan kekurangan Yodium memiliki rata-rata IQ 13.5 poin lebih rendah dibandingkan yang cukup yodium. Untuk mengatasinya penanggulangan GAKY difokuskan pada peningkatan konsumsi garam beryodium. Hasil Riskesdas tahun 2007, secara keseluruhan (perkotaan dan pedesaan) rumah tangga yang mengonsumsi garam mengandung cukup yodium di Indonesia mencapai 62,3%, namun masih ada  rumah tangga yang mengonsumsi garam mengandung yodium kurang sebesar 23,7% dan ada rumah tangga mengkonsumsi garam yang tidak mengandung yodium sebesar 14,0%.

Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini Direktorat Bina Gizi Masyarakat dengan melibatkan lintas sektor yang duduk dalam Tim GAKY Pusat (yang terdiri dari BAPPENAS, Kemendagri, Kemenperind, Kemenperdag, Puslitbang Gizi dan Makanan, TP-PKK Pusat, Badan POM dan Kemenkes) melakukan advokasi dan koordinasi kebijakan konsumsi garam beryodium kepada Pemerintah Daerah dan DPRD di 20 Kabupaten/Kota terpilih pada tahun 2008-2009. Luaran akhir yang diharapkan adalah adanya komitmen Pemerintah Daerah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang mendukung peningkatan konsumsi garam beryodium dan melarang peredaran garam konsumsi yang tidak yodium.

Pada kegiatan advokasi dan koordinasi ini, dapat teridentifikasi masalah dan diperoleh kesepakatan pemecahan masalah serta rencana tindak lanjut sesuai dengan prioritas permasalahan di setiap Kabupaten/Kota yang dikunjungi. Kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti  dengan kegiatan asistensi pada tahun 2010 yang merupakan kegiatan pemantauan dan evaluasi dari hasil advokasi dan koordinasi yang telah dilakukan. Dari 20 kabupaten/kota yang dilakukan advokasi dan koordinasi, sebagian besar diperoleh kesepakatan untuk melakukan revitalisasi Tim GAKY, menyusun PERDA dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan meningkatkan konsumsi garam beryodium.

Sumber : www.gizi.net

Sambutan Pendiri Yayasan & Penggagas Gerakan Sadar Gizi

  • Hak-hak untuk kesehatan adalah salah satu hak asasi manusia yang dikenal di dalam sejumlah dokumen internasional dan regional hak azasi manusia.  Kesehatan sesungguhkan adalah hak setiap orang untuk memperolehnya. Karena merupakan hak, maka adalah kewajiban dari negara dan pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menjaminnya. Adanya kelalaian apalagi kesengajaan untuk tidak menghormati, melindungi, dan menjamin tepenuhinya hak kesehatan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan dapat dilakukan penuntutan ke pengadilan.2. Konstitusi negara Indonesia menjamin hak warganya untuk sehat. Hal ini dapat kita jumpai di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) pasal 28H: (1)
  • Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan selanjutnya UUD 1945 Pasal 34: (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
  • Masalah gizi buruk dan gizi kurang bukan hanya ditemukan pada bayi dan balita tetapi juga terdapat pada orang dewasa, seperti ibu hamil. Ibu hamil yang asupan gizinya kurang apalagi bila gizinya buruk, bila ia melahirkan hamper dapat dipastikan bayi yang dilahirkan pun akan mengalami masalah gizi atau bisa saja mengalami kelainan/cacat. Kalau pun mujur, bayinya lahir sehat, namun apabila asupan gizinya tidak terpenuhi dengan baik maka lambat laun bayi tersebut akan jatuh pada kondisi gizi buruk.  Bayi atau balita yang gizinya kurang apalagi buruk, bila ia tetap bertahan hidup maka kesehatan dan kecerdasannya akan terganggu (otak kosong). Apabila mereka sekolah maka frekuensi drop-out-nya tentu sangat tinggi akibat sering sakit, sering bolos, dan tidak mampu menerima pelajaran sebagaimana rekan sebayanya.
  • Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah: Pertama: pemerintah mewujudkan hak paling utama dari rakyat tentang kesehatan, yakni memberi akses informasi dan pengetahuan agar rakyat dapat hidup sehat dan balitanya tetap bergizi baik; Kedua: pemerintah memaksimalkan sumber daya dan sumber dana yang dimiliki untuk mengentaskan balita Indonesia dari gizi buruk; Ketiga: pemerintah kembali merajuk kearifal lokal sebagai nilai luhur bangsa berupa “kesetiakawanan sosial kesehatan dan gizi” yang mengedepankan prinsip tolong menolong; Keempat: pemerintah menggerakkan peran-serta masyarakat, seperti: dunia usaha dengan program corporate social responsibility (CSR), posyandu, dasa wisma, NGO, pers, dan kelompok potensial lain untuk bersama-sama bergerak dalam upaya penanggulangan gizi buruk di Indonesia.
  • Berkaitan dengan penggerakan peran-serta masyarakat ini maka Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, dapat mengambil andil. Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, tentu tidak memiliki potensi dana yang banyak, tetapi kami yakin kami memiliki potensi sumber daya insani yang banyak dan kreatif.  Yayasan ini mempunyai Visi : Gizi seimbang untuk rakyat Indonesia yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Misi : (1) Mewujudkan hak universal rakyat Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan gizi;  (2) Membangun partisipasi dan kemitraan seluruh potensi bangsa dalam gerakan sadar gizi; (3) Mendukung terwujudnya keluarga Indonesia dengan gizi seimbang
  • Konvesi PBB tentang Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keppres No.36/1990. Konvensi ini merupakan satu-satunya dokumen hak-hak azasi manusia yang  yang memperoleh dukungan politik dari hampir seluruh bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Dalam dokumen tersebut termaktub empat kategori hak-hak anak yang sangat mendasar.  Keempatnya, meliputi : 1) Hak untuk bertahan hidup, 2) Hak untuk bertumbuh dan berkembang. 3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan dan diskrimintaif. 4) Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang sangat mempengaruhi hidup dan nasibnya.
  • Dalam World Health Report 2004, WHO melaporkan bahwa Indonesia memiliki status kesehatan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, bahkan lebih buruk dibandingkan Vietnam. Data pada tahun 2004 juga  menyebutkan bahwa 1 dari 4 balita yang hidup telah mengalami kurang gizi.
  • Berkaitan dengan gizi buruk ini, tentu masih hangat dalam ingatan kita, pada tahun 2008, di Kota Makassar, seorang balita bernama Fahri (4) dan ibunya Daeng Basse (27), keduanya “diduga” meninggal karena kelaparan. Kenyataan ini tentu menampar kita semua sebab terjadi di tengah kota yang penduduknya bisa dianggap hidup berkecukupan.
  • Gizi buruk dan gizi kurang adalah masalah kesehatan anak yang paling sering dibicarakan. Penyebabnya pun bukan hanya satu, tapi sangat kompleks. Mungkin saja penyebanya karena kemiskinan sehingga zat gizi yang dikonsumsi sangat terbatas. Namun banyak pula yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kurangnya perhatian orang tua (pola asuh orang tua yang salah). Dan bisa pula karena akibat penyakit infeksi yang kronis yg dideritanya. Bahkan tidak jarang pula ketiga penyebab tersebut menyatu di dalam kehidupan suatu kelurga.

Billahit Taufiq Walhidayah,

An. Pendiri,
Dr.Zaenal Abidin,MH.Kes

Press Release : Launching Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi

Kesehatan, memerlukan suatu kondisi yang seimbang antara pengaruh lingkungan, cara hidup dan komponen hakikat dari manusia. Bahkan, jauh di abad yang lampau, kedokteran ala Hippocrates telah mengemukakan bagaimana pengaruh dari udara, air, tanah, makanan dan kebiasaan hidup menjadi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan individu yang dimuat dalam salah satu buku dari Hippocratia Corpus yang berjudul Airs, Waters and Places.

Salah satu variabel yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan individu adalah variabel pangan atau dengan kata lain gizi. Hal ini mengemuka pada acara Launching Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi pada hari Sabtu, 3 Juli 2010 bertempat di Phoenam Cafe, Jakarta. Dalam sambutannya, Pendiri Yayasan, Dr. Zaenal Abidin, MH.Kes, mengungkapkan bahwa 1 dari 4 balita di Indonesia telah mengalami kurang gizi, sesuai data WHO. Penyebabnya pun bukan hanya satu, tapi sangat kompleks seperti kemiskinan, kurangnya pengetahuan dan kurangnya perhatian orang tua (pola asuh orang tua yang salah) serta karena akibat penyakit infeksi kronis yang dideritanya.

Lebih lanjut, Dr. Tirta Prawita Sari, M.Sc., Ketua Yayasan Gemasazi, menambahkan bahwa salah satu indikator penting gizi kurang yang seringkali terabaikan adalah variabel tinggi badan. “Kalau ibu-ibu mengamati balitanya lebih pendek dibandingkan balita lain sebayanya yang bertumbuh normal, maka hati-hati kemungkinan besar anaknya telah  mengalami kurang gizi dalam waktu lama,dan hal ini yang harus disadarkan kepada masyarakat, “ ungkapnya. Lebih jauh lagi, permasalahan kurangnya asupan gizi pada balita tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya ketersediaan makanan pada tingkat rumah tangga. Hal ini ditunjukkan dengan kenyataan bahwa tak selamanya masyarakat miskin yang notabene tidak memiliki kemampuan menyediakan pangan bergizi di rumahnya memiliki status gizi yang buruk. Penyimpangan positif dari norma yang berlaku ini menjadi indikasi bahwa terdapat faktor lain yang erat kaitannya terhadap asupan nutrisi pada balita. Faktor lain tersebut adalah pola asuh. Ibu dari keluarga miskin yang memiliki pola asuh yang baik akan mendukung proses pemberian makan pada balita dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif agar balita mau mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Independensi ibu dalam pengaturan belanja dalam rumah tangga juga dapat menjamin ketersediaan pangan bergizi yang tak selalu mahal.

Dalam acara tersebut dirangkaikan pula dengan diskusi publik yang bertema “ Permasalahan Gizi di Negeri Subur Seribu Pulau” menampilkan Prof. DR. Dr. Razak Thaha, M.Sc, Sp.GK, Ketua Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia, Dr. Tirta Prawita Sari, M.Sc, Ketua Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, dan dimoderatori oleh penyanyi kawakan Franky Sahilatua.

Prof. Razak, menyatakan bahwa permasalahan gizi di Indonesia bisa diidentifikasi dari dua pandangan, secara makro, terkait dengan kebijakan pemerintah, dan secara mikro menyangkut upaya edukasi kepada masyarakat. “Masalah gizi harus menjadi sentra pembangunan bangsa hari ini”, tegasnya.

Dengan berdirinya Yayasan Gerakan Masyarakat Sadar Gizi, sebagai elemen masyarakat, diharapkan dapat berperan membantu pemerintah dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia. “Selamatkan Bangsa, Selamatkan Gizi Rakyat”.

Gizi Indonesiana : Dulu – Sekarang – Akan Datang

Dalam tiga dekade terakhir,pembangunan kesehatan telah berhasil meningkatkan pelayanan kesehatan dasar secara lebih merata sehingga dapat menurunkan angka kematian bayi dan balita,meningkatkan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keadaan gizi masyarakat dan memperpanjang harapan hidup rata-rata penduduk. Namun dalam beberapa tahunterakhir, pembangunan kesehatan menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mempertahankan peningkatan status kesehatan masyarakat. Indikasi ini terlihat dari melambatnya penurunan kematian ibu,kematian bayi dan meningkatnya kekurangan gizi pada balita.

Status gizi pada anak balita sering digunakan untuk melihat status gizi masyarakat secara umum karena status gizi pada masa ini sangat menentukan kualitas hidup dan kesehatan untuk sepanjang hidup. Pada periode 2000 – 2005 (data Riskesdas 2007), terjadi peningkatan prevalensi kekurangan gizi (diukur dengan antropometry berat badan menurut umur) pada balita dan pada tahun 2005 menjadi 28 persen. Dengan angka ini, maka diperkirakan terdapat 5,7 juta anak balita yang mengalami kekurangan gizi dan 1,8 juta diantaranya mengalami gizi buruk.

Jika dilihat secara spesifik menurut tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka terlihat bahwa kekurangan gizi yang cukup parah masih banyak terjadi. Misalnya, 7 provinsi mempunyai rata-rata prevalensi kekurangan gizi lebih dari 25%, dan 10 propinsi dengan rata-rata gizi buruk lebih dari 8%. Bahkan sepuluh kabupaten/kota mempunyai prevalensi gizi buruk mencapai 40%.

Permasalahan gizi lain yang dianggap cukup besar dihadapi di Indonesia adalah kekurangan gizi mikro yaitu kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium dan anemia gizi besi. Akhir-akhir ini permasalahn gizi lebih (kegemukan dan obesitas) juga terus meningkat. Gizi lebih menjadi suatu fenomena permasalahan gizi di Indonesia. Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga Indonesi (SKRT) tahun 2001, sebanyak 1,3% laki-laki dan 4,6% wanita mengalami obesitas. Pada tahun 2007, obesitas (diukur dari indeks masa tubuh) pada penduduk usia diatas 15 tahun menjadi 13,9% pada laki-laki dan 23,8% pada perempuan (Riskesdas 2007). Obesitas menjadi faktor resiko bagi timbulnya penyakit kronis seperti kanker, diabetes dan hipertensi yang saat ini juga semakin banyak manjadi penyebab kematian di Indonesia.

Salah satu faktor yang ditenggarai ikut berkontribusi pada stagnan-nya status gizi masyarakat, walaupun pertumbuhan ekonomi nasional cukup baik dengan diikuti penganggaran program yang meningkat,adalah pengelolaan program yang melemah (Razak Taha,2008). Sebelum desentralisasi, khususnya dari era 70-an hingga 90-an, Indonesia cukup berhasil dalam pembangunan gizi antara lain melalui Upaya Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) yang meliputi program terpadu melalui Posyandu, pendidikan gizi, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), taman gizi, dan suplamantasi, serta fortifikasi.

Keberhasilan ini kemudian diadopsi oleh berbagai negara seperti Vietnam dan Cina yang kemudian berhasil menurunkan kekurangan gizi balita (Soekirman, 2008). Dengan adanya desentralisasi, posisi strategis pembangunan gizi yang cukup mantap dalam setiap tahap Repelita melemah. Pembangunan gizi berbasis masyarakat dan program bersifat lintas sektor pudar seiring dengan berakhirnya UPGK, melemahnya peran Posyandu, pembangunan gizi yang semakin bersifat sektoral (lebih sebagai bagian dari sektor kesehatan).

Gizi sering tidak menjadi prioritas bagi pemerintah karena demand pelayanan gizi dari masyarakat rendah yang disebabkan kekurang pahaman masyarakat dan sebagian besar twrjadi pada penduduk miskin yang tidak mampu bersuara. Selain itu, adanya keterlambatan dalam mengenali manfaat ekonomis dari gizi, perannya dalam MDGs, pilihan intervensi yang mempunyai nilai cost effective. Serta, ada banyaknya organisasi atau stakeholder yang menangani bidang gizi, sehingga tanggungjawabnya “ada dimana-mana” tapi “tidak dimana-mana”, mengakibatkan bidang gizi menjadi tanggung jawab parsial setiap lembaga berdampak pada penganggaran yang berdasarkan sektoral dan tidak adanya leading sector (World Bank, 2006).

Launching Yayasan “Gerakan Masyarakat Sadar Gizi” & Diskusi Publik “Permasalahan Gizi di Negeri Subur Seribu Pulau”

Betempat di Meeting Room Restaurant Phoenam , jalan Wahid Hasyim Jakarta Pusat, Insyallah akan diselenggarakan launchin Yayasan “Gerakan Masyarakat Sadar Gizi” sekaligus kegiatan Diskusi Publik dengan tema Permasalahan Gizi di Negeri Subur Seribu Pulau” . Acara yang dimulai pukul 09.00 WIB akan menghadirkan Prof.DR.Dr.Razak Taha,MSc,Sp.GK – Ketua Umum Perhimpunan Gizi Klinik Indonesia yang akan memberikan pandangan “Apa dan Siapa yang Berkontribusi Terhadap Status Gizi Balita Indonesia”.

Dr.Zaenal Abidin,MH.Kes yang merupakan salah satu pendiri yayasan serta penggagas gerakan “Sadar Gizi” yang juga Ketua Umum Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 2009 – 2012, menyatakan dengan kegiatan ini kita mengharapkan sosialisasi darai Yayasan serta gerakan yang diusung oleh yayasan dimana seluruh komponen bangsa dapat terlibat di dalamnya. Dan menyambut Hari Anak 2010, isu mengenai permasalahan gizi balita akan menjadi topik hangat yang akan didiskusikan bersama pada hadirin.

Diharapkan kegiatan ini menjadi titik awal untuk perbaikan kualitas generasi serta status gizi masyarakat.  Dengan perbaikan status gizi masyarakat akan meningkatnya produktifitas bangsa.