Menkes Melibatkan Kementrian Agama Untuk Sosialisasi Vaksin

SadarGizi.com – Untuk mencegah berbagai permasalahan kesehatan seperti campak, rubella, dan difteri, vaksinasi dianggap sebagai cara yang paling tepat untuk mencegahnya.

Hanya saja dalam perkembangannya, ada dua kubu yang berseberangan soal hal ini, kubu pro vaksin dan antivaksin. 
Perang antara pendukung gerakan provaksin dan antivaksin rupanya selalu mengiringi program pemerintah satu ini. Isu negatif negatif seputar vaksin mencuat sejak dicanangkannya program vaksinasi MR atau vaksinasi campak rubella. Saat difteri ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) dan butuh vaksin, fenomena penolakan terhadap vaksin kembali mencuat. Penolakan terhadap vaksin ini lebih pada kehalalan yang masih diragukan oleh masyarakat.

Menanggapi berbagai masalah penolakan vaksin ini, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengungkapkan dia juga sudah meminta Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin untuk membantu melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang tergolong antivaksin.

Menurut Nila “Memang tidak ada (pencegahan difteri selain imunisasi). Dengan imunisasi, kekebalan tubuh meningkat, sehingga walau ada kuman, manusia tidak akan terkena, sehingga mau tidak mau, vaksin harus dilakukan. Kalau tingkatannya sudah mematikan dan mewabah, apa orang masih tidak mau? Saya kira tidak boleh begitu”.

“KLB ini sebetulnya hanya early warning dan penanganannya hanya imunisasi. Tak ada yang lain. Imunisasi ini sebetulnya sudah dilakukan di daerah-daerah, tapi pusat harus turun tangan karena mobilisasi penduduk yang kuat terjadi di beberapa tempat,” ujar Nila menambahkan saat di Istana Bogor, Kamis (27/12).

Maka dari itu, imunisasi ini harus dilengkapi dengan logistik yang mumpuni. Dalam hal ini, ia telah meminta PT Bio Farma (Persero) untuk memproduksi lebih banyak vaksin agar pelaksanaan imunisasi bisa jalan di lebih dari tiga provinsi saja. Apalagi menurutnya, Presiden Joko Widodo pun sudah menginstruksikan agar penanganan difteri dilakukan dengan imunisasi berkelanjutan. (sy)